top of page

Pemberitahuan PHK 14 hari kerja: aturan, cara menolak, dan hak karyawan

Diperbarui: 14 Nov

Perusahaan yang akan melakukan PHK wajib memberitahukannya secara tertulis kepada karyawan paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK (7 hari kerja jika karyawan masih dalam masa percobaan). Karyawan yang tidak setuju dapat menolak secara tertulis dalam 7 hari kerja, dan perselisihan berlanjut ke perundingan bipartit. Aturannya ada dalam PP No. 35 Tahun 2021, yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.


Terakhir ditinjau: 13 November 2026 · Ditulis oleh Tiffany Efny Tampubolon, S.H., LL.M., advokat PERADI sejak 2015, dan Rasha Fahmi Ubaidi, S.H.


Apa isi surat pemberitahuan PHK?


Surat pemberitahuan PHK disampaikan secara sah dan patut kepada karyawan dan memuat maksud serta alasan PHK. Alasan itu penting, karena alasan PHK menentukan hak apa saja yang wajib dibayar: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.


Sebelum mengirim surat, perusahaan tetap wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Surat pemberitahuan bukan pengganti perundingan.



Bagaimana jika karyawan menolak?


  1. Surat penolakan dalam 7 hari kerja. Karyawan membuat surat penolakan yang disertai alasannya, paling lambat 7 hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan.

  2. Perundingan bipartit. Perbedaan pendapat diselesaikan lebih dulu melalui perundingan antara perusahaan dan karyawan, paling lama 30 hari kerja.

  3. Mediasi dan PHI. Jika bipartit gagal, perselisihan dicatatkan di Disnaker untuk mediasi, lalu dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.


Selama perselisihan belum selesai, kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya: karyawan tetap bekerja dan perusahaan tetap membayar upah. Perusahaan dapat menjatuhkan skorsing, tetapi upah tetap wajib dibayar. Skorsing tanpa upah baru dimungkinkan setelah perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.


Bagaimana jika karyawan tidak menolak?


Jika karyawan menerima PHK dan tidak mengajukan penolakan, perusahaan wajib melaporkan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja. Hak karyawan tetap harus dibayar sesuai alasan PHK dan masa kerja. Sebaiknya kesepakatan dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani kedua pihak dan didaftarkan di PHI.


Kesalahan yang sering kami temui


  • Menandatangani tanpa membaca alasannya. Karyawan menandatangani tanda terima atau perjanjian bersama tanpa memeriksa alasan PHK yang tertulis. Alasan yang keliru bisa mengurangi pesangon.

  • Melewatkan batas 7 hari kerja. Penolakan yang terlambat atau hanya lisan melemahkan posisi karyawan.

  • Berunding berbekal pencarian internet lima menit. Perhitungan pesangon yang diambil dari internet sering tidak sesuai dengan situasinya. Pihak lain menolak, dan pembayaran tertunda berbulan-bulan.

  • Perusahaan lupa melapor ke Disnaker. PHK yang tidak dilaporkan dapat menimbulkan masalah administrasi dan sengketa di kemudian hari.


Apa yang berubah dengan undang-undang baru?


UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mengubah aturan PHK dan pesangon. Jika tidak ada kesepakatan, PHK baru sah setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peraturan pelaksanaannya terbit paling lambat Oktober 2027; sampai saat itu, PP No. 35 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru.


Pertanyaan yang sering diajukan


Berapa hari pemberitahuan PHK?

Paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK, atau 7 hari kerja bagi karyawan dalam masa percobaan.


Berapa lama waktu untuk menolak PHK?

Paling lambat 7 hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan, secara tertulis dan disertai alasan.


Apakah PHK harus dilaporkan ke Disnaker?

Ya. Jika karyawan tidak menolak, perusahaan wajib melaporkan PHK kepada Dinas Tenaga Kerja.


Apakah saya tetap digaji selama perselisihan PHK?

Ya. Selama perselisihan belum selesai, perusahaan tetap membayar upah, termasuk jika karyawan diskorsing. Skorsing tanpa upah baru dimungkinkan setelah perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.


Butuh bantuan?


Kami mendampingi karyawan dan perusahaan dalam PHK, perhitungan pesangon, dan perkara di PHI. Mulai dengan konsultasi 30 menit (IDR 2.500.000) atau jawaban tertulis atas pertanyaan Anda (IDR 2.000.000), sudah termasuk pajak.




 
 
 

Komentar


Tampubolon Legal Solutions

PT. TAMPUBOLON LEGAL SOLUTIONS

WhatsApp : +62 851 2102 0865 (hanya chat)

Telepon : +62 21 5748 960 (hanya tersedia selama jam kerja)

Alamat: Wisma 46, 48th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Central Jakarta 10220 Indonesia

©2021 by Tampubolon Legal Solutions

bottom of page